Semua Lembaga Penyiaran di Wilayah Sumut Agar Tidak Lagi Menyiarkan Kegiatan-Kegiatan Peserta Pemilu (Materi Iklan) 2019 Di Minggu Tenang

INDONESIASATU.CO.ID:

Medan.

Dalam rangka pengawasan Pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu 2019 di daerah dan memasuki masa tenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara telah mengeluarkan surat edaran No.3 /PENYIARAN/02/Tahun 2019 kepada semua stasiun televisi dan radio untuk taat dan tunduk pada regulasi penyiaran khususnya yang berkaitan dengan tahapan demi tahapan agenda Pemilu 2019.

KPID Sumut melalui siaran pers yang disampaikan ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon, SSn di kantor KPID Sumut Jl. Adinegoro No.7, Medan, Sumatera Utara pada hari Minggu (14/04/2019) meminta kepada semua lembaga penyiaran di wilayah layanan Provinsi Sumatera Utara agar tidak lagi menyiarkan kegiatan-kegiatan Peserta Pemilu atau materi iklan kampanye Pemilu 2019 ini yang terhitung 3 hari sebelum masa pencoblosan, seperti kegiatan-kegiatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, maupun partai politik selama masa tenang mulai 14 April 2019 hingga masa pencoblosan 2019 mendatang.

"Jadi selama masa tenang, siaran radio maupun layar televisi harus benar-benar bersih dari kegiatan-kegiatan siaran kampanye dan iklan kampanye," ujar Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara Parulian Tampubolon, SSn.

Beliau juga menambahkan, televisi dan radio juga dilarang menyiarkan ulang materi debat kampanye pasangan capres-cawapres yang berlangsung 13 April 2019 yang lalu dan kami akan bertindak tegas dan memberikan sanksi bila ada lembaga penyiaran yang melanggar.

Untuk mengawasi kegiatan penyiaran yang dilakukan radio dan televisi di wilayah layanan Sumut kami telah melakukan pemantauan atau monitoring selama 24 jam yang melibatkan tim pemantau dan bekerjasama dengan masyarakat melalui Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) yang dibentuk disetiap Kabupaten/Kota. Pemantauan dan monitoring juga melibatkan sejumlah tenaga ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidikan yang membantu menganalisis konten siaran.

"Mudah-mudahan dengan pemantauan yang sangat ketat, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran akan terpantau dan mempunyai bukti rekaman oleh peralatan yang ada di KPID Sumut", ujar Parulian.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut bersama Komisi Pemilihan Umum Derah(KPUD) Sumut dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu ) Sumut yang sejak tahun 2016 telah membentuk MOU Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan iklan kampanye baik pada pilkada serentak kemarin dan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini.

Ketiga lembaga tersebut telah membuat keputusan bersama yang mengatur secara teknis pengawasan dan pemantuan tersebut. Ditingkat provinsi, pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan oleh KPID Provinsi, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi bekerjasama sampai ke Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

Semoga Lembaga penyiaran ikut serta menjaga kondusifitas pemilu 2019 dengan tetap netral dan membawa masyarakat berbondong-bondong ke TPS sebagai fungsi Media yang menginformasikan pemilu 2019 sebagai pesta rakyat dan wujud demokrasi negara Pancasila. Edward Banjarnahor

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita